The Karawang Post - Bandung | Kebijakan larangan study tour yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat berbuntut panjang. Kepala Sekolah SMAN 6 Kota Depok dicopot dari jabatannya setelah tetap memberangkatkan siswa-siswinya ke Bali.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu mencopot jabatan kepala sekolah lain di wilayah Jawa Barat jika masih nekat melaksanakan kegiatan study tour ke luar daerah.
Namun, di tengah kontroversi ini, muncul sorotan terhadap peran Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan di Jawa Barat. Sejumlah pihak menduga ada keterlibatan oknum di KCD dalam proses perizinan study tour.
Praktisi hukum Andi Muhammad Yusuf, SH, mengungkapkan bahwa biasanya sekolah harus berkoordinasi dengan KCD sebelum melaksanakan study tour.
“Jika ada sekolah yang tetap berangkat, perlu dipertanyakan juga peran KCD di wilayah tersebut. Dalam beberapa kasus, ada dugaan bahwa oknum KCD menerima komisi dalam proses pemberian rekomendasi atau izin,” ujar Yusuf seperti dilansir dari IniJabar, Minggu (23/2/2025).
Menurutnya, isu adanya transaksi uang antara sekolah dan KCD bukanlah hal baru di dunia pendidikan. Oleh karena itu, ia meminta agar Gubernur Dedi Mulyadi tidak hanya menjatuhkan sanksi kepada kepala sekolah, tetapi juga memeriksa kemungkinan adanya praktik tidak sehat di lingkup KCD.
“Kebijakan Pak Gubernur harus adil. Jangan hanya kepala sekolah yang diberi sanksi, tetapi juga selidiki apakah ada praktik-praktik transaksional antara sekolah dan KCD,” tegasnya.
Kontroversi ini menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat, terutama para orang tua dan tenaga pendidik. Beberapa pihak mendukung langkah tegas pemerintah, sementara yang lain menilai perlu ada evaluasi lebih lanjut terhadap seluruh sistem perizinan study tour agar tidak ada pihak yang merasa dikorbankan secara sepihak.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak KCD terkait dugaan keterlibatan mereka dalam proses perizinan study tour di Jawa Barat.
• IJ/NP
0 Komentar