The Karawang Post - Tangerang | Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Kota dan Kabupaten Tangerang menyampaikan kritik dan evaluasi terhadap kinerja satu tahun Penjabat (PJ) Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin. Evaluasi ini dilakukan melalui aksi demonstrasi di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang pada Jumat (27/12/2024).
Dalam aksi tersebut, Dede Rengifuryaan, Koordinator Lapangan, menyoroti sejumlah permasalahan yang dianggap merugikan masyarakat. Salah satunya adalah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan monopoli pembangunan RSUD Panunggangan Barat dan Jurumudi oleh oknum pejabat.
“Kami prihatin atas temuan BPK yang mengindikasikan adanya monopoli dalam pembangunan dua RSUD tersebut. Kerugian masyarakat akibat masalah ini mencapai ratusan juta rupiah,” ujar Dede.
Selain itu, SEMMI juga mengkritik pembentukan satuan tugas (satgas) Kawasan Tanpa Rokok yang dinilai tidak transparan dan kurang efektif. Menurut Dede, pembentukan satgas ini tidak melibatkan sosialisasi yang memadai kepada masyarakat.
“Banyak pelanggaran di kawasan tanpa rokok yang dibiarkan tanpa penanganan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan ini hanya formalitas tanpa dampak nyata,” tambahnya.
Indri Damayanthi, Ketua Umum SEMMI, turut menyoroti minimnya perhatian PJ Wali Kota terhadap penyediaan fasilitas kesehatan. Ia menilai peningkatan kelas RSUD Kota Tangerang belum terealisasi hingga saat ini.
“Selain masalah RSUD, Peraturan Daerah tentang HIV/AIDS juga belum memiliki aturan turunan yang jelas. Ini menunjukkan kurangnya komitmen terhadap isu kesehatan masyarakat,” ungkap Indri, yang juga merupakan Founder Gerakan Pertiwi.
Aksi Simbolik sebagai Sindiran
Dalam aksi tersebut, mahasiswa melakukan aksi simbolik dengan menggantung dan membakar foto yang menyerupai PJ Wali Kota Tangerang. Aksi ini, menurut mereka, adalah bentuk sindiran atas kebijakan PJ yang dinilai masih jauh dari harapan masyarakat.
“Banyak masyarakat yang menggantungkan harapan pada kebijakan beliau, tetapi hasilnya belum terlihat,” kata Dede.
Aksi yang diikuti oleh mahasiswa dari berbagai kampus ini berlangsung damai hingga selesai. Namun, hingga massa membubarkan diri, PJ Wali Kota Tangerang tidak menemui para peserta aksi.
SEMMI berharap kritik ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kota Tangerang untuk meningkatkan pelayanan publik dan memperbaiki kebijakan di masa mendatang.
• Pewarta: Zul
0 Komentar