The Karawang Post - Karawang |
Masyarakat Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, semakin lantang menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap proyek Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilaksanakan oleh PT Jawa Satu Power (JSP) terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di wilayah mereka. Ketidakpuasan ini muncul karena alokasi dana CSR yang dianggap tidak tepat sasaran dan tidak memenuhi kebutuhan prioritas warga lokal yang terdampak.
Saleh Effendi, seorang pengamat pemerintahan dan mantan Asisten Daerah (Asda) 1 Pemkab Karawang, menegaskan bahwa sikap kritis masyarakat ini bukanlah bentuk politisasi, melainkan didasari oleh fakta dan aturan hukum terkait CSR.
Ia menjelaskan bahwa CSR merupakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan bisnis mereka. Namun, permasalahan muncul ketika alokasi dana CSR PT JSP digunakan untuk proyek yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan mendesak warga Cilamaya.
"Penyaluran CSR PT JSP, seperti untuk proyek paving block di pembangunan Jalan Tuparev, menimbulkan pertanyaan besar dari masyarakat. Mereka mempertanyakan apakah itu benar-benar merupakan kebutuhan prioritas, terutama bagi warga Cilamaya yang terdampak langsung oleh pembangunan PLTGU," ungkap Saleh kepada nuansa metro, Selasa 3 September 2024.
Saleh menekankan bahwa dana CSR seharusnya lebih diarahkan pada program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat yang terkena dampak langsung dari proyek perusahaan.
Menurutnya, program CSR yang tepat sasaran bisa berupa peningkatan infrastruktur dasar, program kesehatan, pendidikan, atau pelatihan kerja yang relevan bagi masyarakat.
"Masyarakat berharap Bupati Karawang yang saat ini masih menjabat secara definitif dapat memberikan penjelasan dan solusi yang lebih konkret. Sebagai pemegang kebijakan, Bupati diharapkan dapat menjelaskan dasar pengambilan keputusan mengenai penggunaan dana CSR ini dan memastikan manfaatnya tersalurkan secara tepat dan adil bagi masyarakat Cilamaya," imbuhnya.
Lebih lanjut, Saleh juga berharap agar pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan yang jelas dan transparan terkait alokasi dana CSR ini. Dengan demikian, diharapkan tudingan adanya “gorengan politik” di balik penyaluran dana CSR ini dapat dieliminasi.
"Kami berharap saran ini dapat menjadi solusi yang baik dan menghindari potensi konflik di kemudian hari," tutup Saleh.
Masyarakat Cilamaya kini menantikan langkah nyata dari pemerintah daerah dan PT JSP untuk lebih memperhatikan aspirasi dan kebutuhan mereka sebagai bagian dari tanggung jawab sosial yang seharusnya dipenuhi.
• Red
0 Komentar